Postingan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah siap menghadapi serbuan produk produk makanan dan obat dari China terkait ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Tetapi BPOM tidak bisa meninggalkan tiga persyaratan pokok yang harus dipenuhi yaitu mutu, khasiat, dan keamanan bagi kesehatan masyarakat.Hal Itu dikatakan Kepala Badan POM. Dra Kustantinah Apt. M App Sc. usai penandatanganan Pakta Integritas pejabat Eselon I dan II Badan POM serta Kepala Balai Besar/ Balai POM di Kantor Badan POM Jakarta. Senin (18/1).
"Semua produk makanan dan obat Impor yang akan diedarkan di Indonesia harus melalui registrasi untuk mendapatkan izin edar. Jika tidak berarti produk tersebut Ilegal. Jika ditemukan di pasaran maka semua produk harus ditarik dan kita musnahkan." kata Kustantinah. Sementara dalam menyikapi sejumlah produsen makanan dalam negeri yang meminta kemudahan dalam memproses perizlninan. KustanUnah mengatakan Badan POM sudah ada standar khusus. "Kalau persyaratan memenuhi Pasti kami izinkan, kami tidak pernah mempersulit masyarakat dan kami selalu melindungi masyarakat," ujarnya. Meski demikian, Kustantinah mengaku kekurangan tenaga kerja terutama untuk melakukan pengawasan di lapangan dan di laboratorium guna meningkalkan kinerja dan pelayanan. "Kalau bisa kami minta tiga kali dari yang ada untuk seluruh Indonesia." ujarnya.
Badan POM Juga akan meminta tambahan alat PCR untuk memeriksa kandungan yang terdapat dalam makanan itu hala) atau tidak halal. "Yang menentukan halal tidak halal memang MUI tetapi BPOM berkewajiban meneliti apakah benar kandungan dalam makanan Hu halal," paparnya.Berkaitan dengan Pakta Integritas yang ditandatangani pejabat Eselon I dan II Badan POM, dikatakannya sebagai pernyataan Janji menjalankan tugas pokok dan fungsi dlbl-(L mil pengawasan obat dan makanan dengan sebaik-baiknya.Artinya, seluruh pejabat akan mengerahkan segala kemampuan secara optimal guna memliertkan hasil kerja yang terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pengawasan dari seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, menuju good governance dan dean government
Hal Itu termasuk pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkalkan profesionalisme aparatur negara. Berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik 2009 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan POM berada di peringkat 4 dari 39 instansi pusat yang mencapai skor Integritas tertinggi. "Ke depan untuk meningkatkan persepsi Integritas pada kondisi nyata, praktik birokrasi di Badan POM akan terus ditingkatkan." kata Kustantinah.Untuk menjaga dan mengawasi agar para pimpinan yang telah menandatangani Pakta Integritas tetap berkomitmen dalam memberantas KKN dan memberikan hasil kerja terbaik, maka Tim Pemantau Implementasi Reformasi Birokrasi di Badan POM akan terus melakukan pemantauan."Kami Juga akan menerapkan numerasl bagi karyawan di Badan POM agar mereka merasa lebih nyaman dalam bekerja karena ada penghargaan untuk hasil kerjanya." ujar Kustantinah.
